Demi mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia sesuai dengan amanat PERPRES No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan informasi dan pelayanan masyarakat berbasis digital diperlukan sebagai bentuk hadirnya pemerintah ditengah – tengah masyarakat khususnya dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pengembangan Sistem Gerai Regulasi Elektronik Terintegrasi dan Layanan Intervensi Pemenuhan HAM Pemerintah Kota Palu bermaksud untuk mempermudah pelayanan informasi hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu agar dapat diakses oleh publik secara langsung serta dapat menjadi pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui advokat yang ditunjuk.